Kritik terhadap pelaporan anggaran Kota Palopo semakin menguat belakangan ini. Banyak pihak merasa bahwa ada kebutuhan akan perubahan yang lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana publik. Apakah benar diperlukan perubahan dalam hal ini?
Menurut seorang pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Andi Mangkona, kritik terhadap pelaporan anggaran Kota Palopo tidaklah berlebihan. Beliau mengatakan bahwa “transparansi dalam pengelolaan anggaran publik merupakan kunci utama untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana publik.”
Salah satu kritik yang sering muncul adalah mengenai ketidakjelasan penggunaan anggaran dan pelaporan yang kurang terperinci. Menurut aktivis anti korupsi, Ahmad Rifai, “tanpa adanya data yang jelas dan transparan, sulit bagi masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.”
Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan keuangan resmi Kota Palopo, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi penggunaan dana. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada potensi penyalahgunaan anggaran yang perlu segera ditindaklanjuti.
Diperlukan perubahan dalam sistem pelaporan anggaran Kota Palopo agar lebih transparan dan akuntabel. Wali Kota Palopo, H.M. Judas Amir, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik. “Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki sistem pelaporan anggaran sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dengan adanya kritik yang semakin menguat, perubahan dalam pelaporan anggaran Kota Palopo memang diperlukan. Masyarakat sebagai pemilik dana publik berhak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.