Pemerintah Kota Palopo harus aktif dalam mencegah penyimpangan anggaran di wilayah mereka. Sebagai langkah awal, langkah-langkah yang perlu dilakukan perlu segera diimplementasikan.
Menurut Bambang Suryadi, seorang pakar keuangan daerah, “Mencegah penyimpangan anggaran adalah kunci utama dalam menjaga keuangan daerah yang sehat. Palopo harus proaktif dalam melakukan langkah-langkah preventif agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang merugikan.”
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Wali Kota Palopo, Judas Amir, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. “Dengan transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dengan lebih baik, sehingga penyimpangan anggaran dapat dicegah lebih efektif,” ujarnya.
Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Palopo, Andi Surya, menegaskan pentingnya peran pengawas dalam mencegah penyimpangan anggaran. “Pengawasan yang ketat dapat menjadi deteksi dini jika terjadi penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi yang baik antara pihak pengawas dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan anggaran,” paparnya.
Selain itu, perlu adanya kesadaran dan integritas yang tinggi dari seluruh aparat pemerintah dalam mengelola anggaran. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, “Integritas merupakan pondasi utama dalam mencegah penyimpangan anggaran. Setiap aparat pemerintah harus memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan anggaran.”
Dengan menerapkan langkah-langkah preventif tersebut, diharapkan penyimpangan anggaran di Palopo dapat diminimalisir. Sehingga, penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien demi kemajuan daerah tersebut.