Strategi Pengawasan Terhadap APBD Palopo yang Transparan dan Akuntabel menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keuangan daerah agar bisa digunakan secara efisien dan berkualitas.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah. Oleh karena itu, peran pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa APBD Palopo benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Salah satu strategi pengawasan yang efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
Menurut Bupati Palopo, H. Rusdi Mastura, pengawasan yang transparan dan akuntabel akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Palopo agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga menjadi salah satu strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD Palopo. Dengan adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran secara real-time.
Dengan adanya strategi pengawasan yang transparan dan akuntabel, diharapkan APBD Palopo dapat dikelola dengan lebih efisien dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan diharapkan turut serta dalam proses pengawasan agar keuangan daerah benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal.